BRIBIN NEWS – Pemerintah Prancis mulai memperketat penggunaan aplikasi Tiktok, Twitter dan Instagram untuk pegawainnya.
Kebijakan tersebut dilakukan menyusul adanya reaksi dari sejumlah negara yang menyebut aplikasi media sosial seperti Tiktok tidak memiliki kemanan siber dan perlindungan data bagi para penggunannya.
Pelarangan penggunaan Tiktok, Twitter dan Instagram akan diberlakukan Pemerintah Prancis bagi pegawai pemerintahan sebagai langkah keamanan data.
Kementerian Transformasi Sektor Publik dan Layanan Sipil Prancis pada Jumat 24 Maret 2023 menyebutkan pelarangan tersebut akan segera berlaku di negaranya.
“Demi menjamin keamanan siber, maka pemerintah memutuskan melarang aplikasi seperti Tiktok di telepon resmi pemerintahan,” kata Stanislas Guerini.
Guerini menyebut dalam beberapa pekan terakhir sejumlah negara mitra Prancis di Eropa dan internasional telah melakukan langkah antisipasi keamanan siber dengan membatasi dan melarang penggunaan aplikasi Tiktok di lingkungan pegawai pemerintahan mereka.
“Pengecualian larangan nantinya akan diberikan untuk alasan profesional seperti komunikasi institusional administrasi,” ujarnya.
Beberapa negara yang sudah melakukan langkah-langkah antisipasi pengamanan siber dengan menyerukan larangan penggunaan Tiktok a.l Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Belgia, Selandia Baru, Kanada, India, Pakistan, Taiwan dan Yordania.
Pelarangan penggunaan aplikasi Tiktok di Amerika Serikat semakin nyaring berbunyi setelah Direktur FBI Christopher Wray mengatakan pada November 2022 lalu bahwa Tiktok menimbulkan risiko keamanan nasional.
Akhir bulan Februari 2023 lalu, dua lembaga pembuat kebijakan terbesar Uni Eropa – Komisi dan Dewan – melarang TikTok digunakan di telepon staf pemerintahan karena alasan keamanan siber.
Kekhawatiran meningkat secara global tentang potensi pemerintah China memanfaatkan Tiktok untuk mendapatkan data penggunanya.
Parlemen Amerika Serikat bahkan mengeluarkan kekhawatirannya tentang potesi perusahaan induk Tiktok, ByteDance mendapat intervensi dari Pemerintah China untuk menyerahkan data penggunannya.
Meskipun CEO Tiktok, Shou Zi Chew menolak pernyataan bahwa TikTok atau ByteDance adalah alat pemerintah China pada saat dirinya disidang oleh anggota parlemen AS pada hari Kamis.
“Perusahaan telah menegaskan kembali bahwa 60 persen ByteDance dimiliki oleh investor institusional global,” kata Zi Chew.
